Desak Pemerintah dan DPR Hapus Pasal Bermasalah RKUHP, AJI Gelar Aksi di Berbagai Kota

JAKARTADAILY.ID - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pemerintah dan DPR RI menghapus pasal-pasal bermasalah di RKUHP.

Ketua Umum AJI Sasmito mengungkapkan, pihaknya masih menemukan 17 pasal bermasalah dalam draf RKUHP versi 30 November 2022.

Pasal-pasal tersebut menurut Sasmito berpotensi mengkriminalisasi jurnalis dan mengancam kebebasan pers, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi.

Baca Juga: DPR RI Apresiasi Polri Ungkap Peredaran Aplikasi Pinjol Ilegal di Manado

Adapun 17 pasal tersebut yakni:

• Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

• Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.  

• Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah.