JAKARTADAILY.ID - Maraknya pemberitaan soal harta kekayaan fantastis pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) telah menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Dede Indra Permana Soediro turut memberikan komentar perihal kejanggalan pada harta para pejabat tersebut.
Kejanggalan ini semakin menguat setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menginformasikan terdapat aliran dana di puluhan rekening gendut milik oknum pejabat Ditjen Pajak yang nilainya mencapai Rp500 miliar. Wow!
"Bahkan ada informasi sejak 2009 terdapat Rp300 triliun transaksi mencurigikan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Dede dalam keterangannya kepada Jakarta Daily, Jumat, 10 Maret 2023.
Baca: Pamer Kekayaan Pejabat Pajak dan Bea Cukai Tingkatkan Sentimen Negatif Terhadap Kementerian Keuangan
Dede yang merupakan anggota legislatif dari Fraksi PDIP mendesak pihak kepolisian serta aparat penegak hukum terkait, harus mengusut kasus ini.
"Kami juga telah mengamati dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas Bea Cukai yang bisa menyalahgunakan jalur pelabuhan menjadi jalur distribusi narkoba. Faktanya, narkoba dari luar negeri melalui Port Klang Malaysia dibawa ke Pelabuhan Dumai atau Pelabuhan Tungkal di Jambi. Modusnya memakai kapal-kapal kayu, dimana kapal bisa memuat kapasitas setara 30 kontainer. Kontainer di bongkar di Port Klang Malaysia dan diangkut paketnya menggunakan kapal kayu yang kemudian di pelabuhan dikemas kembali dalam kontainer untuk pengiriman domestik," ungkap Dede.
Ia pun mempertanyakan, apakah memungkinkan dengan human resources atau tenaga yang ada melakukan pemeriksaan isi paket-paket setara 30 hingga 40 kontainer yang dibawa kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan? Padahal setiap kapal dikenakan biaya hingga Rp1 miliar bahkan bisa lebih.
Baca: Maaf, Bagi Menteri Keuangan, Pegawainya Yang Kendarai dan Pamerkan Moge Ciderai Kepercayaan Publik
Selain itu, Dede menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus jeli dan tegas pada oknum-oknum yang melakaukan pelanggaran ini. "Jangan hanya kita perketat pemeriksaan pengunjung dari luar negeri di takut-takuti di bandara yang justru membuat kapok mereka untuk berkunjung ke Indonesia, namun jalur pengiriman barang masuk ke pelabuhan-pelabuhan kita tidak terawasi, ini timpang namanya."
Ia pun meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengecek langsung ke lokasi di Dumai untuk melakukan pencegahan sehingga dapat meningkatkan pendapatan APBN.
"Kalau perlu Bu Menteri Sri Mulyani silakan berkantor di Dumai untuk dapat meningkatkan pendapatan APBN," tutup Dede.
***
Baca juga kumpulan berita terkini lainnya dari Jakarta Daily melalui Google News
