JAKARTADAILY.ID - Kericuhan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, pada 7-12 September 2023, menarik perhatian masyarakat. Kericuhan disebabkan adanya rencana penggusuran terhadap 16 kampung yang akan diperuntukkan bagi Kawasan Ekonomi Rempang Eko City.
Aksi demonstrasi masyarakat yang berubah menjadi aksi anarkis itu, membuat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono angkat bicara. Dalam video yang viral dan ramai beredar di media sosial, Panglima TNI memberikan pernyataan agar prajuritnya memiting masyarakat yang melakukan demonstrasi.
Sontak, pernyataan Panglima TNI itu menjadi kontroversi dan menarik perhatian khalayak, media massa, hingga tokoh politik dan tokoh masyarakat. Terutama kata "memiting."
Baca: KPAI Sesalkan Kerusuhan di Pulau Rempang Kota Batam Menyebabkan Jatuhnya Korban Anak-anak
Terkait hal itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono mengatakan bahwa ada salah pemahaman dari masyarakat atas pernyataan tersebut, karena konteksnya berbeda.
"Jika dilihat secara utuh dalam video tersebut, Panglima TNI sedang menjelaskan bahwa demo yang terjadi di Rempang sudah mengarah pada tindakan anarkisme yang dapat membahayakan baik aparat maupun masyarakat itu sendiri, sehingga meminta agar masing-masing pihak untuk manahan diri," ujar Kapuspen TNI dilansir dari Puspen TNI, Minggu, 17 September 2023.
Kapuspen TNI menyampaikan bahwa Panglima TNI menginstruksikan kepada Komandan Satuan untuk melarang prajurit menggunakan alat atau senjata, dalam mengamankan aksi demo Rempang. Hal ini untuk menghindari korban. Sehingga lebih baik menurunkan prajurit lebih banyak dari pada menggunakan peralatan yang bisa mematikan.
Baca: Polri, BP Batam, dan Masyarakat Selesaikan Konflik Rampang Secara Musyawarah
"Panglima mengatakan, jangan memakai senjata, tapi turunkan personel untuk mengamankan demo itu," ujarnya.
Terkait bahasa piting memiting itu sebenarnya hanya bahasa prajurit, karena disampaikan di forum prajurit, yang berarti setiap prajurit "merangkul" satu masyarakat agar terhindar dari bentrokan.
"Kadang-kadang bahasa prajurit itu suka disalahartikan oleh masyarakat yang mungkin tidak terbiasa dengan gaya bicara prajurit," sambungnya.
Namun Kapuspen TNI memahami adanya kesalahan tafsir ini, Panglima TNI sangat tidak berharap kebrutalan dilawan dengan kebrutalan, sudah cukup menjadi pembelajaran banyaknya korban di kedua belah pihak baik aparat atau masyarakat akibat konflik ini. "Perlu diingat dengan konflik ini, maka kerugian pasti diterima oleh aparat dan masyarakat Indonesia sendiri," pungkas Laksda Julius.
***
Berita terkini lainnya dari tim redaksi kami dapat diakses lebih cepat melalui Google News
