Menkeu Pastikan Kebijakan Pencadangan Belanja Tidak Akan Ganggu Anggaran Prioritas Kementrian dan Lembaga

JAKARTADAILY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja tidak akan mengganggu anggaran prioritas kementerian/lembaga (K/L).

"Semua program prioritas yang paling penting tetap jalan. Anggaran yang dicadangkan merupakan dana program yang dianggap tidak prioritas," jelas Sri Mulyani dalam acara CNBC Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023, seperti dilansir dari ANTARA.

Menurut penjelasan Menkeu, pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja tahun anggaran 2023 bertujuan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik. Dana yang dicadangkan sebesar 5 persen dari alokasi dana.

Dalam kebijakan pencadangan belanja K/L, masing-masing K/L memberikan nama program yang dianggap tidak prioritas kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dicadangkan dananya.

Sri Mulyani mengungkapkan rata-rata realisasi belanja K/L hingga akhir tahun sebesar 94-95 persen dan sangat jarang menyentuh angka 100 persen, sehingga pencadangan 5 persen dana tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja dan tetap bisa mencapai target pembangunan dari masing-masing K/L.

Pencadangan anggaran penting dilakukan untuk menghadapi berbagai gejolak dan ketidakpastian yang masih akan muncul, misalnya saat pandemi COVID-19 di mana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah menyangga dan menyerap berbagai guncangan yang muncul.

Saat pandemi melanda, kejutan kepada perekonomian datang dari berbagai sisi baik dari penerimaan maupun belanja negara.

"APBN meredam kejutan karena kalau kita tidak punya APBN yang kuat, kejutan akan membuat ekonomi turun sangat dalam. APBN menyerap kejutan yang luar biasa besar saat itu," kata Menkeu.

***

Dapatkan berita terkini dari tim redaksi kami melalui Google News