JAKARTADAILY.ID - Pergeseran minat investasi yang kini semakin besar ke luar Jawa, merupakan salah satu peluang bagi daerah - daerah di luar Pulau Jawa untuk memanfaatkannya sebagai sumber percepatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Itu juga berlaku untuk Provinsi Kalimantan Barat.
Demikian pandangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang disampaikan dalam salah satu sesi kunjungan kerjanya ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) pada Sabtu (4/2/2023).
Baca Juga: Harum Energy Raup Pinjaman Rp 5,99 Triliun dari Sembilan Bank, Bidik Tambang dan Pengolahan Nikel
Menurut Erick, kebijakan pemerataan ekonomi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini. Itu berhasil mendorong realisasi investasi sepanjang tahun 2022 menjadi Rp 1.207 triliun atau 100,6 persen dari target awal yang sebesar Rp 1.200 triliun.
Bukan hanya nilanya yang bertambah. Kini, tren penanaman modal bergeser dari dominasi Jawa menjadi ke luar Jawa. Dimana, 53 persen investasi kini bercokol di Luar Jawa. Untuk itu, Erick mengungkapkan BUMN dan Pemerintah Pusat akan turut membantu dengan membangun infrastruktur.
Baca Juga: INCO Bangun Pabrik Bijih Nikel di Luwu Timur
"Kalbar pun harus memanfaatkan momentum ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk Kalbar, kita akan membangun pelabuhan, namun industrial estate-nya ada tidak," ujar Erick.
Dia menambahkan bahwa indikator terpenting dari pertumbuhan ekonomi adalah memberikan dampak yang positif, salah satu efek yang penting adalah penciptaan lapangan kerja baru. Pertumbuhan ekonomi tanpa ada kemampuan menciptakan lapangan kerja baru adalah tak ada artinya.
Keunikan Daerah
Erick menegaskan bahwa sikap Pemerintah Pusat dalam hilirisasi sudah bulat dan final. Ini berlaku untuk semua Sumber Daya Alam (SDA) yang berharga di semua wilayah.
Daerah diminta bersabar ketika berusaha. Sebab segala sesuatunya berproses dan membutuhkan konsistensi. Contohnya, pengembangan nikel dimulai tahun 2017, namun hasilnya baru terlihat lima tahun kemudian.
"Ini lah yang saya bilang, melanjutkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia harus terus terjadi, tetapi terkadang, ganti pemimpin, ganti kebijakan, ini yang terjadi. Makanya kita harus ganti kultur, menghargai kebijakan yang ada, jangan semuanya salah," pungkas Erick.
Oleh karena itu, Kalbar pun diminta untuk menggali keunggulan dirinya yang unik dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Kemudian, terapkan kebijakan hilirisasi industri. Ini berarti bukan hanya terbatas pada nikel atau bauksit yang memang telah dibatasi ekspornya, melainkan juga kekayaan SDA lain.
Baca Juga: Jelang Libur Imlek, Garuda Indonesia Tambah Frekuensi Penerbangan ke Pontianak dan Pangkal Pinang
Artikel Terkait
INCO Bangun Pabrik Bijih Nikel di Luwu Timur
Harum Energy Raup Pinjaman Rp 5,99 Triliun dari Sembilan Bank, Bidik Tambang dan Pengolahan Nikel
Pertemuan Bilateral Jokowi dan Macron, Bahas Kerjasama Transisi Energi dan Investasi Manufaktur
ADB Beri Pinjaman USD500 Juta untuk Dukung Sektor Energi dan Pemulihan Hijau di Indonesia
Dapat Modal Rp 10 Triliun, Bos PLN, SMF, dan BPDLH Diminta Teken LoI Pengembangan Energi Hijau
Indonesia Butuh Rp 37.500 Triliun Untuk Danai Transisi Energi